SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK PENANGGUNG ATAS KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIPENUHI PENANGGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Rani Apriani

首页> 外文期刊>Syiar Hukum >SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK PENANGGUNG ATAS KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIPENUHI PENANGGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF

【24h】

SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK PENANGGUNG ATAS KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIPENUHI PENANGGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF

机译：保险公司保险公司的法律制裁，保险人不受保险公司在积极法律下履行的

获取原文

掌桥外文数据库（机构版） >>

开具论文收录证明 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Tidak selamanya praktek asuransi berjalan dengan baik. Dalam praktek ditemukan ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh penanggung setelah risiko, kerugian atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung yang menghadapi penolakan klaim asuransi dan mengetahui akibat hukum apabila pihak penanggung menolak klaim dari pihak tertanggung. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum bagi pihak tertanggung atas penolakan klaim telah ada lembaga khusus yang berwenang melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang asuransi. Pihak tertanggung dapat melakukan pengaduan atas penolakan klaim yang terjadi kepada OJK dan dibantu oleh OJK. OJK telah mengeluarkan POJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa? Keuangan yang secara khusus dibuat untuk melindungi konsumen yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi. Apabila penolakan asuransi atas kelalaian pihak asuransi maka sanksi hukumnya berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha sebagaimana yang terdapat dalam pasal 77 ayat (1) POJK No 69/Pojk.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, sedangkan apabila penolakan asuransi atas kelalaian pihak tertanggung maka akibat hukumnya perusahaan asuransi dapat melakukan penuntutan pihak tertanggung tersebut.

机译：并非总是保险业效良好。在实践中，由保险公司在风险之后被保险保险索赔索赔发现，发生了不必要的损失或事件。本文旨在确定面临保险索赔拒绝的保险人的法律保护，并知道如果保险拒绝被保险人的索赔。研究方法使用使用定性数据分析技术的规范性法律方法。该研究结果表明，对被保险人对拒绝索赔的保险缔约方的法律保护，有专门授权在保险部门进行安排，监督，检查和调查。被保险人可以申请拒绝ojk的申请并由ojk辅助。 OJK发布了一款POJK NO：1 / POJK.07 / 2013，关于服务部门的消费者保护？财务是专门为保护保险公司不利地位的消费者。如果保险拒绝保险的疏忽，法律制裁是以书面警告的形式，对业务活动的限制，以及第77条第（1）第69号第69号/ Pojk.05 / 2016中所载的营业执照。关于实施保险公司，伊斯兰教保险公司，再保险公司和伊斯兰教核算公司，虽然如果保险拒绝被保险人的疏忽，那么保险公司的法律可以执行被保险人的起诉。

著录项

来源
《Syiar Hukum》 |2018年第1期|共22页
作者
Rani Apriani;
展开▼
作者单位

展开▼
收录信息
原文格式 PDF
正文语种
中图分类
关键词

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS [J] . Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani . 2018,第2期

机译：对公证人法律延伸所损害的当事人的法律保护
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA [J] . Dudi Badruzaman Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah . 2019,第1期

机译：支付人寿保险索赔的保险法律保护
3. Penyuluhan Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan Remaja Serta Hukum Rokok Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam [J] . Mohamad Kharis Umardani, Ahmad Ronal, Johan Satria Putra Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . 2019,第2期

机译：咨询纸币对青少年健康和卷烟法的负面影响，根据积极的法律和伊斯兰法律
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK PENANGGUNG ATAS KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIPENUHI PENANGGUNG BERDASARKAN HUKUM POSITIF

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅