KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Komar Hanafi

首页> 外文期刊>Syiar Hukum >KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

【24h】

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

机译：国家健康保险服务执行中医院的法律保护政策

获取原文

掌桥外文数据库（机构版） >>

开具论文收录证明 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menimbulkan problem medis dan yuridis bagi dokter di rumah sakit yang berpotensi melanggar disiplin profesi, etika dan hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum yang berkepastian. Masalah ini disebabkan karena kebijakan pelayanan JKN harus menyesuaikan dengan kebijakan pola tarif INA CBGs. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan (1) Pelaksanaan pelayanan medis berdasarkan ketentuan JKN menempatkan dokter pada situasi dilematis karena harus memberikan pelayanan berdasarkan clinical pathway yang alur tata klinisnya ditetapkan berdasarkan pola tariff INA CBGs. Kondisi ini membuat dokter sulit memperoleh hak untuk memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b dan mempersempit kesempatan dokter untuk menjalankan kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sesuai Pasal 51 huruf a Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila dalam kasus tertentu dokter memberikan pelayanan tidak sesuai dengan alur klinis INA CBGs akan beresiko tidak mendapatkan jasa pembayaran/dikurangi jasa pembayarannya, karena pelayanan yang diberikan melebihi pagu tarif yang telah ditetapkan dapat beresiko merugikan rumah sakit. (2) ?Kebijakan perlindungan hukum bagi dokter di rumah sakit yang menjalankan pelayanan JKN untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam pelayanan medis adalah: (a) Kebijakan perlindungan hukum yang bersifat preventif berupa pembuatan PNPK tatalaksana yang sudah disesuaikan dengan kebijakan pola taif INA CBGs dan pembuatan SPM sesuai dengan tipologi rumah sakit (A,B,C), karena saat ini pola tarif INA CBGs yang sudah dibuat oleh National Casemix Centre (NCC) berdasarkan dignosa penyakit dalam kelompok INA DRG berbasis pada SPM. ?(b) Kebijakan perlindungan hukum terhadap dokter di rumah sakit dalam melakanakan pelayanan medis sesuai ketentuan JKN adalah dengan mengadakan upaya mediasi oleh MKDKI secara independen dan otonom agar menilai tuntutan hukum yang diajukan pasien atau keluarganya. Upaya mediasi dilaksanakan untuk menghindari tuntutan hukum malpraktik kepada dokter kecuali apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka pasien atau keluarganya dapat? mengajukan tuntutan pidana atau gugatan perdata ke pengadilan.

机译：国民健康保险服务（JKN）为医院的医生造成医疗和司法问题，这些医院有可能侵犯专业，道德和法律纪律，而不是获得强大的法律保护。这个问题是由JKN服务政策引起的，必须适应INA CBGS关税模式的策略。该研究方法使用了规范性法律方法，与文献方法定性分析了次要数据。研究结果表明（1）基于JKN的规定在困境的情况下基于JKN的规定执行医疗服务，因为它必须根据临床途径提供服务，该途径基于关税INA CBG的模式规定。这种情况使医生根据第50条字母B的专业标准和运营程序标准，难以获得医疗服务的权利，并缩小医生履行根据专业标准提供医疗服务的义务的机会和操作程序标准和患者的医疗需求根据第51条函法第29条关于医疗惯例的第29条。如果在某些情况下，医生提供不按照临床流量的服务，CBG将有没有获得支付服务/减去支付服务的风险，因为超出了已经确定的利率的天花板，所以可以存在风险伤害医院。（2）？运行JKN服务的医院医生的法律保护政策，以在医疗服务中创造安全和秩序的秩序：（a）预防性法律保护政策以PNPK管理层的形式进行调整为政策Taif图案INA CBG和制造SPM按照医院的类型（A，B，C），因为目前国家Casemix中心（NCC）所做的CBGS INA关税模式是基于疾病的DIGNOS基于SPM的INA DRG组。（b）根据JKN的规定，医疗服务在医院医生的法律保护政策是由Mkdki独立和自主地通过努力评估患者或其家庭提交的诉讼的努力。除非调解没有达成协议，否则进行调解努力，以避免医疗事故法对医生的要求，患者或家人可以？向法院提交刑事指控或民事诉讼。

著录项

来源
《Syiar Hukum》 |2018年第2期|共20页
作者
Komar Hanafi;
展开▼
作者单位

展开▼
收录信息
原文格式 PDF
正文语种
中图分类
关键词
DokterRumah SakitJKNPerlindungan Hukum.;

机译：医学博恩赫克法律保护。;

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP DOKTER DALAM SENGKETA MEDIS [J] . Rossi Suparman Syiar Hukum . 2019,第2期

机译：医学纠纷医生的法律保护和医院责任
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS PELIMPAHAN KEWENANGAN MEDIS DOKTER SPESIALIS KEPADA DOKTER JAGA DI RUMAH SAKIT [J] . Tri Agus Yuarsa Syiar Hukum . 2019,第2期

机译：对医生的法律保护，用于将专业医生的医疗权威转移到医院的医生
3. Kecukupan Tenaga Kesehatan dan Permasalahannya dalam Pelayanan Kesehatan Anak dengan HIV-AIDS di Rumah Sakit pada Sepuluh Kabupaten/Kota, Indonesia [J] . Mujiati Mujiati, Lestary Heny, Sugiharti Sugiharti Media of Health Research and Development . 2017,第1期

机译：印度尼西亚十个地区/城市的医院中医务人员的充足性和艾滋病毒/艾滋病儿童的医疗服务问题
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DI RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅