...
首页> 外文期刊>Jurnal Ius Constituendum >REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF
【24h】

REDIVASI KELEMBAGAAN OTORITAS PENERIMAAN PAJAK INDONESIA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PERPAJAKAN NASIONAL YANG PROGRESIF

机译:印度尼西亚税收管理局在进步国家税收法律制度续期中的制度速度

获取原文
           

摘要

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan urgensi atas tindakan redivasi yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi Badan Penerimaan Pajak sebagai suatu pembaharuan sistem hukum perpajakan nasional yang progresif. Adapun unsur filosofis yang digunakan dalam penulisan ini adalah kepentingan reinstitusionalisasi dan tujuan negara demi pemberlakuan sistem perpajakan yang progresif. Bagaimana keberadaan Badan Penerimaan Pajak sebagai sebuah backbone negara di pos penerimaan? Bagaimanakah upaya redivasi sistem perpajakan nasional dalam bentuk pelembagaan otorisasi dan norma yang progresif? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang didukung oleh data primer kemudian dianalisis secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Temuan dari penelitian ini dikaji dari skala penerimaan pajak sebagai backbone di pos penerimaan Negara adalah Indonesia masih dianggap tertinggal jauh, meskipun pembaharuan dan perencanaan perbaikan konsep terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi suatu badan yang lebih otonom seperti beberapa negara lain. Namun demikian, upaya pembentukan badam ini semakin jauh dari rencana terlebih lagi dengan adanya pembahasan Omnibus Law sektor perpajakan yang justru berpotensi mengurangi penerimaan Negara. Upaya redivasi dalam mewujudkan sistem perpajakan nasional yang progresif dapat diusahakan dengan memberlakukan teori dari Paul Bohannan, yang menjelaskan pentingnya pengaturan pelembagaan kembali dari norma-norma ( reinstitutionalization of norms ), hal ini sesuai dengan kondisi kelembagaan perpajakan Indonesia yang masih bercampur fungsi budgetair dan regulerend nya sehingga menghambat optimalisasi kinerja.
机译:本研究的目的是描述税务局税收总署的最佳再激活行动的紧迫性,作为延长进步国家税收法律制度。本撰写中使用的哲学元素是恢复逐步税收制度的恢复和国家目标的利益。如何在收据岗位上作为国家骨干的存在如何?如何以逐步制度化和规范的形式进行国家税收制度的速度?这种撰写使用规范和概念研究方法,使用次要数据的辅助数据和主要数据支持的书籍,然后在定性地分析和处理。本研究的结果从税收收入的规模审查是国家收入岗位的骨干,尽管延长和规划了税收总署的持续改进概念,但仍然是税收的概念自治机构,如其他几个国家。但是,努力建立这种突触臂的比例,特别是在综合讨论综合性纳税部门,实际上有可能减少国家收入。通过强加保罗博纳南人的理论,可以尝试实现进步的国家税收制度的再激活努力,这解释了重新划算规范的重要性,这与印度尼西亚税收的制度条件仍然将其预算和常规职能混合在一起它阻碍了性能的优化。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号