首页> 外文OA文献 >PERLINDUNGAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK TERKENDALI DI SEKITAR LERENG GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN

【2h】

PERLINDUNGAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK TERKENDALI DI SEKITAR LERENG GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN

机译：保护水资源保护法对苏格兰萨曼山坡边坡扩展的开发利用

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Water is one of basic needs for human being and other creatures. Merapi area is a water catchment area to store rain water naturally. In addition, Merapi is also rich of C-type mining material (sand) .Sand mining is useful activity but in reality sand mining activity was done uncontrolled that can threat conservation of water resources in Merapi area. udThis research was done in Sleman regency in Padukuhan Petung Kepuhardjo Cangkringan. It was a field study. Research data include primary and secondary data. Data analysis method used was qualitative method. udResults of the research indicated that legal protection of water resource conservation against uncontrolled exploitation of sand mining at mount Merapi slope in Sleman regency has been not optimal, because each institution tends to prioritize their interest and there was officer that protected miners. Author suggest that government and related institution should coordinate in one vision and mission by acting proactively in effort to conserve environment particularly in water resource area and to disseminate information to people. In addition, sand udminer and people should consider, protect, keep and improve environment. ud

机译：水是人类和其他生物的基本需求之一。默拉皮（Merapi）地区是一个集水区，可自然存储雨水。此外，默拉皮（Merapi）还富含C型采矿材料（沙）。采矿是有用的活动，但实际上，采砂活动不受控制，可能威胁到默拉皮（Merapi）地区的水资源保护。 ud这项研究是在Padukuhan Petung Kepuhardjo Cangkringan的Sleman摄政区完成的。这是一项实地研究。研究数据包括主要和次要数据。所使用的数据分析方法是定性方法。 ud研究结果表明，针对水资源保护以防止在Sleman县默拉皮山山坡上无节制开采砂矿的法律保护不是最佳的，因为每个机构都倾向于优先考虑他们的利益，并且有官员保护矿工。作者建议政府和相关机构应采取积极行动，以一种愿景和使命进行协调，以努力保护环境，尤其是在水资源领域，并向人们传播信息。此外，沙子人和人们应该考虑，保护，保持和改善环境。 ud

著录项

作者
Putra Paulinus Aris Sadono;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2007
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. MENGGAGAS MODEL RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA MARITAL RAPE DALAM MEMBENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SESUAI DENGAN NORMA HUKUM DI INDONESIA [J] . Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Hadi Mahmud Jurnal Ius Constituendum . 2018,第1期

机译：根据印度尼西亚的法律规范，建立一个针对刑事强奸的恢复性司法模型来保护妇女
2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMILIKAN RUMAH DI KABUPATEN MALANG [J] . Davy Ananda W.S. Mahmudy Jurnal Cakrawala Hukum . 2016,第2期

机译：玛琅地区家庭交易中消费者的法律保护
3. MODEL HUBUNGAN PENDUDUK DAN KONVERSI LAHAN DENGAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH UNTUK PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MELALUI METODE SYSTEM DYNAMICS DI KABUPATEN BEKASI [J] . Susilastuti Darwati, Putrawan I Made, Wijaya C. Hanny Bumi Lestari journal of environment . 2009,第2期

机译：基于动力学系统方法的水资源管理规划中具有清洁水供应的人口关系和土地转化关系模型
4. Perjanjian terapeutik pada saat ini mengalami perkembangan baik di Rumah Sakit maupun di Klinik. Perkembangan klinik juga mengalami berbagai perubahan dalam bentuk pelayanannya, salah satunya adalah klinik mandiri, yaitu yang tidak ada hubungannya secara organisatoris dengan Rumah Sakit (Freestanding Ambulatory Centers). Pelaksanaan perjanjian terapeutik di klinik mandiri, cenderung terjadi secara lisan saja di mana biasanya prosedur yang dilakukan cukup sederhana, berawal dari konsultasi penyakit yang terjadi secara sukarela, selanjutnya dilakukan diagnosa dan terapi. Menurut H. Dalmi Iskandar dan T. Syamsul Bahri dalam presentasinya pada temu ilmiah I PerHuki menyatakan bahwa lahirnya Informed Consent adalah setelah lahirnya transaksi atau perjanjian terapeutik, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Berdasar hal timbul pertanyaan mengapa dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter umum dan pasien pada Klinik Mandiri sederhana di Kabupaten Bogor masing-masing pihak tidak memahami hak dan kewajiban dan Bagaimana akibat hukum dari perjanjian terapeutik di Klinik Mandiri sederhana antara dokter umum dan pasien terhadap kesalahan diagnosa?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif, yakni melalui penafsiran secara kualitatif terhadap data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Dari analisis tersebut maka dapat disimpulkan : a. Faktor Penyebab Para Pihak Tidak Memahami Hak Dan Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut : Faktor Struktur Hukum; Penerapan Asas Fiksi Hukum terhadap hukum Kedokteran dan Lemahnya Sarana Penunjang Penyebaran Pengetahuan Hukum dan Faktor Budaya Hukum yang tidak mendukung untuk terjadinya pemahaman terhadap hukum kedokteran bagi masyarakat. b. Akibat Hukum Perjanjian Terapeutik antara dokter umum dan pasien di Klinik Mandiri Sederhana adalah Pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri yaitu pemenuhan Hak Dan Kewajiban para pihak dalam Perikatan tersebut. Akibat hukum yang lain timbul atas tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi / perbuatan melawan hukum) dari perjanjian tersebut berupa kesalaha diagnosa maka akibat hukumnya adalah adanya berjalannya proses penyelesaian melalui jalur Administratif melalui Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), Panitia Pertimbangan Dan pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), perdata atau pidana. Mengingat pentingnya kesehatan masyarakat maka perlu adanya perbanyakan program sosialisasi pengetahuan hukum kedokteran pada masyarakat sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pasien dan tidak selalu menjadi korban apabila terjadi pelanggaran hukum, maupun kecerobohan pihak medis dan Agar mempermudah proses hukum pada bidang hukum kesehatan/kedokteran sehingga timbul kepercayaan masyarakat pada badan hukum. serta mempublikasikan putusan hakim perdata dan atau pidana dalam perkara yang berkaitan dengan bidang kedokteran. [O] . PRASETYO TEGUH 2006

机译：目前，医院和诊所都在制定治疗协议。诊所的发展在服务形式上也发生了各种变化，其中之一是独立的诊所，即与医院（独立门诊中心）没有组织关系。在独立诊所中，通常会很简单地从口头上达成治疗协议，从咨询自愿发生的疾病开始，然后对其进行诊断和治疗。根据H. Dalmi Iskandar和T. Syamsul Bahri在科学会议上的演讲，I PerHuki表示，知情同意书的诞生是在交易或治疗协议诞生之后，因此引起了医生与患者之间的法律关系，从而导致了权利和义务。基于这个问题出现了，为什么在茂物摄政区的一家简单的曼迪里诊所执行全科医生和患者之间的治疗协议时，各方都不了解其权利和义务？全科医生和患者之间的误诊在曼迪里诊所之间达成简单治疗协议的法律后果是什么？。本研究中使用的方法是经验法学方法，本研究中使用的研究规范是分析描述性的。本研究中的数据分析模式基于定性方法，即通过定性解释收集的原始数据和辅助数据。从此分析可以得出以下结论：导致当事人不了解治疗协议中权利和义务的因素如下：法律结构因素；法律小说原则在医学法中的应用以及对社区不支持医学法理解的法律知识和法律文化因素的弱支持设施。 b。法律后果简单医师诊所的全科医生与患者之间的治疗协议是协议本身的执行，即协议双方的权利和义务的履行。因误诊形式未能履行协议（违约/违法）引起的其他法律后果是法律后果是通过行政途径通过医学伦理理事会（MKEK），审判委员会和《医学伦理守则》（ P3EK），印度尼西亚医学纪律荣誉理事会（MKDKI）（民事或刑事）。考虑到公共卫生的重要性，有必要在社区中传播医学知识知识计划，以使社区了解其作为患者的权利和义务，并且在违反法律和医疗团体的粗心大意时并不总是受害者。对法人的公众信任。并宣传与医疗领域有关的民事和刑事法官的决定。

PERLINDUNGAN HUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERHADAP EKSPLOITASI PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK TERKENDALI DI SEKITAR LERENG GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅