Pola kemitraan inti plasma pada usaha peternakan ayam potong/broiler di kabupaten Grobogan, merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyaan yang bertumpu pada sektor agribisnis. Dengan pola kemitraan ini peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan inti diuntungkan karena bisa memasarkan hasil produksi berupa sarana produksi peternakan. Permasalahan yang sering terjadi adalah adanya perusahaan inti yang kurang bertanggung jawab pada peternak plasmanya, hal ini disebabkan ketidakseimbangngan posisi tawar antara inti dan plasma pada perjanjian yang disepakati. Pihak inti dengan latar belakang yang lebih kuat, baik dari modal, SDM maupun manajemen menentukan seluruh isi perjanjian, sedangkan peternak plasma hanya menerima saja. Penulisan tesis ini bertujuan mengetahui secara jelas bagaimana kedudukan dan hubungan hukum antara peternak plasma dan perusahaan inti, juga untuk mengetahui sejauh mana perjanjian kemitraan yang terjadi dapat memberikan perlindungan hukum bagi peternak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden maka diketahui, bahwa peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan juga mempunyai posisi yang lemah saat menerima perjanjian kemitraan yang ditawarkan olah perusahaan inti. Kondisi ini menyebabkan peternak plasma sering menanggung seluruh resiko dari perjanjian pola kemitraan, di satu sisi perusahaan inti bisa dengan mudah membatalkan perjanjian secara sepihak apabila dirasakan pola kemitraan tersebut tidak lagi menguntungkan. Sedangkan peran pemerintah daerah sendiri masih sangat kurang untuk melindungi kepentingan peternak plasma, sebagai akibatnya peternak tidak bisa menuntut apabila perusahaan inti ingkar janji. Di Kabupaten Grobogan samapai saat ini ada 5 PT yang melaksanakan kemitraan dengan pola inti plasma, yaitu: PT. Gema Usaha Ternak, PT. Mitra Makmur Sejahtera, PT. Surya Mitra Utama, PT. BMS (Bamboo Mitra Sejati) dan PT. Sierad Produce. Dari ke-lima PT tersebut hanya PT Gema Usaha Ternak dan PT. Mitra Makmur Sejahtera yang sering memberikan pembinaan pada petani plasmanya. Selain itu ke-dua PT tersebut juga tidak mengharuskan peternak plasmanya mengganti biaya produksi apabila terjadi kegagalan panen. Secara umum pada kondisi normal, perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas peternak plasma yang ada di Kabupaten Grobogan, perlu kiranya pemerintah daerah membuat perangkat peratuan daerah yang mengatur perusahaan inti yang ingin berinvestasi, dengan demikian peternak plasma akan mempunyai posisi yang lebih kuat saat membuat perjanjian dengan perusahaan inti.